Tindakan Keras Bank Sentral Brasil Terhadap Perjudian Online Tanpa Izin

Di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang aktivitas taruhan olahraga dan perjudian online yang tidak sah, Bank Sentral Brasil (BACEN) telah mengambil langkah untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang meragukan. Langkah ini diambil setelah Pengadilan Akun Federal Brasil (TCU) mengidentifikasi celah dalam pengawasan aktivitas tersebut. BACEN telah mengeluarkan peraturan baru yang menyasar individu dan entitas yang terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memperluas analisis risiko penipuan dan mendeteksi transaksi keuangan terkait perjudian online oleh entitas tanpa lisensi resmi.

Pengawasan dan Tujuan Kebijakan

Pada hari yang sama saat TCU menyoroti kebutuhan pengawasan lebih ketat, BACEN mengumumkan peraturan ini. Menurut laporan auditor, aktivitas ilegal memegang kendali sekitar 41% hingga 51% dari pasar judi saat ini, dengan nilai transaksi mencapai BRL26 miliar sampai BRL40 miliar setiap tahun.

Ketentuan Baru dan Implementasi

Dokumen peraturan ini memasukkan artikel khusus terkait taruhan. Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diwajibkan melakukan pengawasan ketat dan berbagi data seputar indikasi penipuan yang mencakup operator taruhan tanpa izin. Sejak 1 Desember, lembaga ini harus melaporkan transaksi mencurigakan terkait aktivitas taruhan ilegal. Informasi tentang pemain yang memasang taruhan di situs ilegal serta perusahaan yang memproses pembayaran ini akan diidentifikasi oleh sistem.

Dampak dan Konsekuensi

Sistem Pelaporan Penipuan, yang juga digunakan untuk memantau penipuan dalam transaksi Pix, akan diterapkan untuk mengawasi aktivitas ini. Laporan dari TCU yang diterima mengungkapkan risiko besar seperti pencucian uang, pengaturan skor pertandingan, dan penghindaran pajak akibat taruhan ilegal. Dengan langkah ini, Bank Sentral Brasil diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari aktivitas tersebut dan memperbaiki ketertiban pasar judi yang ada, serta mendukung inisiatif pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan yang lebih efektif.